Merauke,PUBLIKASI– Beberapa terobosan pada sektor pembangunan SDM khususnya anak Papua saat ini diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, salah satunya dengan mensuport lulusan SMA guna mengenyam Pendidikan Tinggi pada berbagai bidang ilmu baik didalam maupun Luar Negeri, diantaranya berupa Kerjasama dengan Papua Language Institute (PLI) pada Bulan April berselang.
Berkenaan dengan hal tersebut, perhatian ekstra juga perlu diberikan Pemerintah menyangkut Kesehatan dasar masyarakat khususnya periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak – anak Papua, yang ditetapkan Pemkab Merauke melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Stunting berupa 40 Kampung Lokasi Prioritas (LOKPRI) Penanganan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Merauke Tahun 2021, sebagai dasar Prioritas Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2022.senin, 07/06/2021
Dalam Evaluasi Kinerja Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting Tahun 2021 pada wilayah Puskesmas Samkai, yang dilaksanakan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Merauke dalam hal ini Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Romanus Kande Kahol,S.IP,M.Si pada Hari Senin 7 Juni, Bersama dengan Pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Samkai melakukan pengecekan langsung dilapangan terkait data Anak Kategori Stunting (tinggi badan anak lebih rendah atau kerdil dari standar usianya akibat kurang gizi.
Didapati bahwa 22 anak Stunting pada wilayah pelayanan Puskesmas Samkai mengacu pada data yang tertera di Aplikasi E-PPBGM memang benar adanya, bahkan bisa melebihi data yang ada mencermati penjelasan Kepala Puskesmas Samkai Paskalina.I.Tikalaka,SKM bahwa mengacu pada data pihak Puskesmas bahwasanya tingkat kesadaran memeriksakan diri rutin ke Posyandu baru mencapai 52 persen sehingga keberadaan anak stunting belum terpantau dan terdata sepenuhnya.
Perlu diketahui bahwa dengan keberadaan 12 titik wilayah kumuh diseputaran Kota Merauke turut andil dalam angka kasus Stunting mengingat pola hidup, makan, sanitasi dan beberapa faktor lainnya berkaitan erat menyebabkan terjadinya stunting, sementara untuk penanganannya dibutuhkan Kerjasama lintas sektor serta peran aktif bukan hanya Dinas Kesehatan namun juga jajaran SKPD terkait lainnya, PKK, Distrik, Kelurahan termasuk mensuport Tenaga Kader Kesehatan yang sesungguhnya mempunyai fungsi terdepan.(Gilang Harry)
