Jakarta, PUBLIKASI – Demonstrasi terkait Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan berlanjut hari ini, di Istana Negara, Selasa (13/10). Guna mengamankan jalannya aksi, sebanyak 12 ribu petugas gabungan dikerahkan ke lokasi.
“Pasukan 12 ribu pengamanan terdiri dari Polri-TNI dan Pemprov DKI, tapi masih ada kita siapkan ada yang standby. Itu pusatnya di Monas ya,” kata Yusri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/10).
Yusri mengatakan, pihaknya siap mengamankan jalannya demo, dengan menyebar anggota ke sejumlah titik. Petugas juga akan memastikan tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat demo.
“Kita tetap TNI-Polri bersama pemerintah daerah siap mengamankan, apapun karena itu tugas kita mengamankan dan melayani, kita amankan kita kawal yang penting tertib kita harapkan,” ujar Yusri.
Untuk itu, Yusri mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, beraktifitas normal dan tidak perlu khawatir berlebihan mengetahui adanya aksi. Pasalnya, petugas akan memastikan semua berjalan dengan kondusif.
“Aparat menjamin keamanan masyarakat kita mengharapkan masyarakat untuk tenang, untuk sentra-sentra perekonomian dan juga mal-mal yang ada sudah kita siapkan pengamanan TNI-Polri,” bebernya.
Seperti diketahui, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar Aksi 1310 terkait penolakan UU Cipta Kerja. Berdasarkan surat pemberitahuan aksi, massa akan dihadiri sekitar 1.000 orang.
Polwan dan Kowad
Polri dan TNI menurunkan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan Polisi Wanita (Polwan) guna mendinginkan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan unjuk rasa.
Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya) Kolonel Inf Rifki Friandana Edward mengatakan, pengerahan personel pengamanan perempuan merupakan instruksi langsung dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Aburachman.
“Kowad dan Polwan diturunkan sesuai dengan instruksi Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya bahwa yang melaksanakan demo adalah masyarakat, maka saat melaksanakan tugas pengamanan di Kedepankan cara persuasif, humanis namun tidak mengenyampingkan ketegasan dari aparat keamanan apabila peserta unjuk rasa melakukan tindakan anarkis,” kata Rifki melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10).
Dia melanjutkan, ketegasan aparat keamanan perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan anarkis, serta terjaganya stabilitas keamanan di wilayah tugas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Terutama di Gedung DPR-MPR dan Istana Negara. **
